Opini ditulis oleh: Prema Nurseta, M.A., CSCA, CPLM

Pada hilirisasi sebelumnya masih terdapat keraguan mengenai kesiapan Indonesia dalam hal infrastruktur sekaligus tantangan tantangan lainnya yang pemerintah harus pertimbangkan untuk menunjang dan mengembangkan aktivitas hilirisasi. Namun, tantangan- tantangan ini seharusnya tidak dianggap menjadi penghambat, tetapi sebagai peluang atau leverage point. Leverage points, pada dasarnya, adalah suatu titik dimana perubahan sekecil apapun bisa memberikan dampak yang besar. Meskipun mungkin terdengar sulit bagi Indonesia untuk mencapai titik ini, saya percaya bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya dieksplorasi, sehingga menyebabkan keterbelakangan. Walaupun status sebagai negara yang tertinggal tidak selalu berarti negatif karena Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi hal ini tentu bisa menjadi masalah besar apabila potensi yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan secara optimal

Ada salah satu istilah dalam manajemen rantai pasok yaitu benchmarking. Dalam konteks manajemen, Benchmarking merupakan alat strategis yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Metodenya melibatkan perbandingan dan pengukuran proses, produk, layanan, atau metrik kinerja organisasi dengan organisasi lain yang telah berhasil menjadi terbaik di kelasnya atau pemimpin industri. Untuk melakukan benchmarking diperlukan suatu indikator, dan sebagai indikator kesiapan Indonesia dalam mengembangkan hilirisasi, menurut saya, Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh World Bank merupakan tolok ukur yang paling relevan. Tujuan dari melakukan perbandingan menggunakan LPI ini adalah mengidentifikasi aspek- aspek tertentu yang dapat ditingkatkan oleh Indonesia melalui adopsi praktik atau strategi terbaik yang telah berhasil diterapkan oleh negara-negara maju lainnya.

Logistics Performance Index (LPI) merupakan suatu indeks yang dirilis oleh World Bank pada periode periode tertentu. Indeks ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi berharga kepada pemerintah, perusahaan, dan perorangan untuk memahami kondisi, tantangan, dan potensi pada logistik dan rantai pasok global. Fokus utamanya adalah memberikan penilaian terhadap kinerja logistik di berbagai negara, dan membandingkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok dalam mendukung kegiatan perdagangan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Terlebih di era globalisasi saat ini, logistik dan rantai pasok terdapat pada cabang-cabang utama dan bagian penting dalam perdagangan internasional. Dalam konteks rantai pasokan global, negara dengan sistem rantai pasok dan logistik yang lebih baik berpotensi memfasilitasi aliran yang efisien dari sumber daya, barang, dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan daya saing suatu negara, pengukuran kemampuan logistik menggunakan Logistic Performance Index pada suatu negara menjadi kritis. Pada laporan indeks yang dirilis tahun 2023, Indonesia menempati posisi 63 dari 139 negara yang dinilai. Perbandingan dengan edisi sebelumnya pada tahun 2018, dimana Indonesia berada di peringkat 49. Posisi ini menunjukan dua kemungkinan, pertama, Indonesia mungkin mengalami stagnasi sehingga tergeser oleh negara-negara lain. Kedua, Indonesia tertinggal dalam perkembangan dalam rantai pasok dan logistik, dan dinilai kurang mendukung perdagangan domestik atau internasional.

Terdapat enam dimensi yang menjadi penilaian oleh Bank Dunia dalam indeks performa logistik, yakni Bea Cukai (Customs), Infrastruktur, kualitas layanan logistik, ketepatan waktu, biaya pada pengiriman internasional, dan kehandalan pelacakan secara waktu riil. Keenam dimensi ini lalu dikelompokan menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup proses input untuk menentukan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rantai pasok, seperti mencakup bea cukai, infrastruktur, dan kualitas layanan. Bagian kedua adalah hasil dari penerapan input dari konteks pertama dalam rantai pasok, yang meliputi ketepatan waktu, biaya pada pengiriman internasional, dan kehandalan dalam pelacakan (lihat pada diagram dibawah ini). 

Pada artikel ini, saya akan lebih membahas tiga dimensi utama yaitu bea cukai, infrastruktur, dan kualitas layanan. Ketiga dimensi ini menjadi kunci yang dapat diaktifkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam mewujudkan hilirisasi. Selain itu, apabila pemerintah dapat menerapkan peraturan dan regulasi yang bagus dan efisien pada tiga dimensi ini, maka harapannya akan memberikan dampak positif secara tidak langsung terhadap dimensi lainnya.

1. Bea Cukai

Aspek ini mengukur efisiensi dan efektivitas prosedur pengiriman bea cukai dalam hal kecepatan, kesederhanaan atau kemudahan, prediktabilitas badan bea cukai, dan biaya pajak impor dan ekspor. Tentunya, terdapat standar perdagangan internasional yang menjadi penentuan pada aspek ini. Penilaian aspek ini sangat penting untuk menarik minat pengusaha dalam melakukan ekspor dan impor di Indonesia. Saat ini, Indonesia mendapat penilaian 2,8 dari 5, menunjukkan adanya proses kepabean yang belum optimal dan menghambat.

Saya mengibaratkan bea cukai seperti pintu masuk. Apabila pintu masuk terlalu rumit untuk dilewati, maka akan mengurangi minat orang untuk melewatinya meskipun banyak potensi yang ditawarkan oleh pada tempat tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika pintu masuk terlalu mudah untuk dilewati, hal itu menandakan bahwa tempat tersebut kurang memiliki pengamanan yang bagus. Artinya, Indonesia sebetulnya memiliki banyak kesempatan untuk melakukan reformasi dan menyederhanakan proses kepabeanan, dengan cara megambil contohn negara-negara seperti Singapura, Belanda, atau Switzerland, Proses kepabeanan yang efisien akan mempercepat aliran barang dalam rantai pasok. Melalui reformasi dan digitalisasi prosedur kepabeanan, Indonesia dapat meminimalkan biaya dan waktu pengiriman. 

Mari kita ambil contoh efisiensi bea cukai di negara Belanda. Belanda memegang peran sentral di Eropa karena menjadi titik transit ketika ada produk yang masuk dari luar Eropa, yang kemudian didistribusikan ke negara lain di Eropa, dan juga sebelum barang diekspor keluar Eropa. Kedudukan ini jelas terbukti dengan keberadaan pelabuhan Rotterdam, yang notabene merupakan pelabuhan terbesar dan teramai di Eropa dengan volume 13.500.000 TEUs., Ditambah belum lagi dengan adanya pelabuhan dan bandara di kota lainnya di Belanda. Dengan segala kesibukan tersebut, Belanda berhasil merancang klirens bea cukai yang sangat efisien melalui beberapa cara dibawah ini: 

1. 1. Adopsi teknologi automasi yang memungkinkan proses pertukaran data bea cukai secara digital dan lebih sederhana. 
   2. Penerapan sistem jendela tunggal agar pelaku bisnis impor dan ekspor dapat mengirimkan seluruh informasi dan dokumen yang diperlukan melalui satu titik masuk. 
   3. Kerjasama dan koordinasi antara Bea Cukai dan agensi pemerintah yang meningkatkan visibilitas dan melancarkan proses pabean. 
   4. Regulasi yang transparan dan terdefinisi dengan baik, mudah diakses, sekaligus,  memberikan persyaratan yang jelas bagi importir dan eksportir. 
   5. Lisensi dagang yang mempermudah dan menguntungkan pelaku bisnis impor dan ekspor yang memiliki lisensi tersebut, contohnya Authorized Economic Operator (AEO). Pelaku bisnis impor dan ekspor dengan AEO dimasukkan dalam risiko rendah dan mendapatkan keuntungan, termasuk prosedur bea cukai yang disederhanakan. Hal ini mendorong bisnis untuk berinvestasi dalam rantai pasok yang aman dan kepatuhan.

Apabila pemerintah dapat mengadopsi beberapa metode di Belanda atau negara lain yang memiliki penilaian lebih tinggi pada LPI (Logistik Performance Index), maka proses bea cukai Indonesia dapat berkembang dan menarik lebih banyak pelaku bisnis impor dan ekspor.

2. Infrastruktur

Aspek ini mengukur kualitas infrastruktur untuk transportasi dan perdagangan suatu negara serta tingkat konektivitas atau integrasi antar wilayah di dalamnya. Hal ini penting karena mempengaruhi proses pengiriman barang melalui pengukuran bagaimana pelaku bisnis dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia, Indonesia saat ini mendapat nilai 2,9 dari 4,0 dalam penilaian ini, yang mana cukup baik mengingat Indonesia memiliki struktur geografi yang kompleks dari negara lain. Nilai terbaru menunjukan kenaikan yang sangat kecil dari sebelumnya (2,89). Sehingga menurut saya, Indonesia masih perlu mengupayakan pengembangan infrastruktur. Khususnya sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung untuk meningkatkan performa logistik secara keseluruhan. 

Erkan (2014) menyatakan faktor- faktor yang menjadi penilaian pada aspek infrastruktur adalah kualitas jalan, kualitas jalur kereta api, kualitas pelabuhan, kualitas bandara dan seberapa luas jangkauan rantai pasok pada suatu negara. Namun,  kualitas jalan dan pelabuhan menjadi faktor utama yang  yang paling pengaruhnya paling besar. Hal ini wajar mengingat jalan dan laut adalah jalur transportasi yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengirim produknya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Indonesia, panjang jalan di Indonesia adalah 549.161 kilometer (km) pada 2022, meningkat. 0,46% dari tahun sebelumnya.  Meski jangkauan ini cukup baik, tetapi hal yang perlu dipertimbangkan adalah jangkauan atau pengembangan jalan pada daerah yang memiliki potensi hilirisasi. Cadangan nikel terbesar di Indonesia saat ini berada di pulau Sulawesi (2,6 miliar ton ), Maluku (1,4 miliar ton) dan Papua (60 juta ton). Untuk Papua, pemerintah telah membangun 21.122,76 km pada 2020. Namun pertanyaannya adalah apakah kualitas jalan di, untuk Sulawesi dan Maluku apakah kualitas jalan telah memadai untuk menunjang hilirisasi?

Sedangkan jalur laut merupakan pilihan moda transportasi utama yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis karena biayanya yang murah. Indonesia menunjukkan kesiapannya dengan memiliki 5 pelabuhan dengan yang memiliki kapasitas yang besar di Indonesia, seperti yaitu Tanjung Priok Jakarta (11,5 juta TEUs), Tanjung Perak Surabaya (9 juta TEUs), Pelabuhan Patimban Subang (7,5 juta TEUs), Pelabuhan Makassar New Port yang baru saja di resmikan (2 Juta TEUs) dan Pelabuhan Belawan Medan (2 Juta TEUs).  Meskipun demikian, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih dapat dikembangkan lebih besar lagi, terutama di luar Pulau Jawa. Meskipun populasi Indonesia mayoritas kebanyakan berada di Pulau Jawa, diversifikasi pelabuhan pelabuhan ke pulau-pulau lain di Indonesia dapat membuka. kesempatan baru bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus tetap melanjutkan investasi merata pada pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, karena bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi jaringan transportasi wilayah yang strategis. Sehingga pergerakan barang mentah atau jadi dari fasilitas manufaktur ke pusat distribusi dan akhirnya ke konsumen dapat berjalan lancar. Jaringan transportasi yang efisien juga mampu mengurangi waktu tunggu, meminimalkan biaya, dan meningkatkan efektivitas logistik.

3. Kualitas dan Kompetensi Layanan Logistik

Aspek ini mengukur kompetensi dan kualitas layanan logistik pada suatu negara pada pelaku bisnis. Penilaian ini lebih mengarah kepada kepuasan pelanggan terhadap ketersediaan layanan dan kualitas logistik pada suatu negara. Semakin tinggi nilai maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Selain itu, aspek ini juga dapat memberikan indikasi tentang dampak ekonomi pada negara tersebut. Nilai yang tinggi menunjukan bahwa kualitas dan kompetensi pelayanan logistik berjalan secara efisien dan efektif sesuai harapan pelaku bisnis. 

Pada edisi terbaru, Indonesia mengalami penurunan nilai dari 3,1 menjadi 2,9 dari skala 4,0 pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan terdapat penurunan pada kualitas dan kompetensi layanan logistik di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan penyedia layanan logistik pihak ketiga yang muncul. Mereka memiliki kompetensi dan kualitas yang bagus, dan keberadaannya memberikan kontribusi besar terhadap kualitas layanan logistik. Menurut saya, pemerintah dapat melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan perusahaan-perusahaan ini. Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta penyedia layanan logistik, maka akan terbentuk ekosistem logistik yang lebih kompeten.

Beberapa negara yang mencapai indeks performa logistik lebih dari 4 telah berhasil menjalin kolaborasi yang efektif dan teregulasi antara pemerintah dan pihak swasta. Melalui kolaborasi ini, terdapat peningkatan dalam penggunaan teknologi, komunikasi yang lebih efisien, dan continuous improvement. Ketiga peningkatan tersebut, sangat menunjang kegiatan hilirisasi di Indonesia. Karena lingkungan yang kompetitif tidak mungkin terbentuk apabila wilayah- wilayah yang memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi tidak dapat menyediakan layanan logistik yang berkualitas dan kompeten. Hal itu bisa membuat pelaku bisnis yang tadinya tertarik untuk investasi untuk hilirisasi menjadi berpikir ulang karena kekurangan fasilitas yang menunjang kegiatan bisnisnya. 

Aspek bea cukai, infrastruktur, dan kualitas dan kompetensi layanan logistik yang disajikan oleh Bank Dunia melalui Indeks Performa Logistik, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai cermin kesiapan negara dalam melakukan hilirisasi. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan indikator ini sebagai penilaian terhadap kesiapan negara dalam menggalakkan hilirisasi. Namun, proses hilirisasi tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata dan memerlukan pihak eksternal atau swasta untuk mendukung. Saya berharap bahwa ketiga aspek ini dapat diatur dan diterapkan secara efektif, maka akan menarik minat investor karena Indonesia dipandang memiliki kesiapan logistik yang bagus di tingkat global. Selain memperkuat daya saing secara global, peningkatan pada ketiga aspek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi bukanlah sekadar impian, melainkan sebuah perjalanan yang dapat menaikan martabat Indonesia.

Sumber: Erkan, B. (2014). The importance and determinants of logistics performance of selected countries. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 3(6), 1237-1254.